Binkam  

Polres Lotim Dan Kodim 1615 Dukung Penuh, Perbup Lotim Yang Akan Diberlakukan Mulai Tanggal 14 September 2020

postntb.com – Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid – 19 dan Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian Covid – 19
Pemerintah Provinisi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Peraturan soal disiplin protokol kesehatan ini akan mulai berlaku 14 September 2020.

Demikian pula Dengan Kabupaten Lombok Timur yang telah mengeluarkan Perbup Nomor 39 tahun 2020 dan akan mulai diberlakukan pata tanggal 14 September pula
Aturan ini memuat sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, atau denda uang kepada orang yang tidak menggunakan masker di ruang publik.
Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menyosialisasikan peraturan Bupat tersebut bersama Bersama Polres Lombok Timur dan Kodim 1615.
Kapolres Lombok Timur AKBP Tunggul Sinatrio S.I.K., M.H, melalui Kasubbag Humas meminta masyarakat yang ada di kabupaten Lombok Timur agar tidak bosan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebab, kata dia, masker sangat efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Perbup Penanggulangan Penyakit Menular menetapkan masyarakat umum yang tidak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000 ribu.
Sementara Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp 100.000. Sedangkan penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktekkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu.

Bupati Lombok Timur DrsH.M Sukiman Azmy, berharap dengan adanya Perbup yang akan mulai diberlakukan tanggal 14 September nanti, kesadaran Masyarakat akan pentingnya Protokol Kesehatan semakin tinggi, sehingga Pandemi Covid – 19 ini Dapat Kita tekan.paparnya.

Selaras dengan itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM Juaini Taufik M.Ap,berharap jangan ada ASN yang melanggar Perda ini, meskipun mampu membayar. Sebab dalam sumpah jabatan sudah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Perda ini juga aturan yang harus ditaati,” tegasnya.
Bukan hanya penenakanan kepada ASN, masyarakat juga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan.tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.