postntb.com|Lombok Timur – Mantan Anggota DPRD Lombok Timur, H.Badrun menilai kalau pejabat Dinas Sosial Lotim mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidangnya hanya berani memberikan ancaman sanksi lewat pernyataan di media saja. Terutama terhadap pendamping,agent maupun supplier yang melanggar ketentuan yang ada dalam BPNT. Tapi realisasi dilapangan tidak ada, sehingga terkesan hanya omong kosong saja.
Karena Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini tetap terus bermasalah di Lotim sampai saat ini. Karena adanya oknum yang bermain dibalik kisruh BPNT di Lotim.
” Saya melihat pejabat Dinas Sosial berani mengancam akan berikan sanksi lewat media saja, tapi kenyataan dilapangan tidak ada,” tegas Badrun di Selong,Kamis (12|11).
Selain itu, lanjutnya, dirinya juga melihat kalau sejumlah oknum pejabat di Dinas Sosial Lotim dinilai ikut tersandra dalam persoalan BPNT di Lotim. Hal ini bisa kita lihatnya dengan terus menerusnya adanya permasalahan dalam BPNT ini.
Tanpa adanya ketegasan didalamnya untuk melakukan tindakan tegas. Sedangkan pada satu sisi Dinas Sosial Lotim dianggap tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah BPNT agar tidak terus persoalan.
” Saya melihat kalau pejabat di Dinas Sosial Lotim tersandra dibalik program BPNT oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dalam program BPNT ini, karena kalau tidak tersandra tentunya Dinas Sosial sudah bertindak dong,” ujarnya.
Badrun juga meminta kepada Dinas sosial untuk menjalankan amanah dari pemerintah pusat ini dalam program BPNT ini sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dengan tujuan agar KPM bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa ada keluhan dalam proses penyaluran dan pendistribusian kepada KPM.
” Kalau ada petugas pendamping, supplier maupun lainnya yang bermain harus ditindak dong jang dibiarkan begitu saja,” tandasnya. (red/zal)
